Kontroversi Pasar Muamalah Depok

Penggagas Bank Muamalah

Zaim Saidi

Zaim Saidi alumnus Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor. Menikah dengan Dini Damayanti pada tahun 1994 dan dikarunai lima anak.

Pada tahun 2005-2006 Zaim belajar tentang muamalat dan tasawuf di Afrika Selatan. Hasil studi tersebut menjadi buku Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam.

Pada 1997 Zaim mendirikan Public Interest Research and Advocacy Center yang aktif melakukan riset, studi kasus, serta advokasi mempromosikan ekonomi Islam dan kedermawanan sosial.

Pada 2000 Zaim mendirikan Wakala Adina yang kemudian berganti nama Wakala Induk Nusantara. Sejak 2008 Wakala Adina menjadi  pusat distribusi dinar emas dan dirham perak di Indonesia.

Pasar Muamalah Depok

Zaim Saidi ditangkap dengan sangkaan melakukan transaksi jual-beli menggunakan mata uang selain rupiah di Pasar Muamalah Depok, yakni menggunakan uang dinar dan dirham.

Pasar Muamalah Depok menggunakan alat tukar dinar dan dirham yang dipesan dari PT Aneka Tambang (Antam), anak perusahaan BUMN pertambangan Inalum, dan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

Pasar Muamalah yang berdiri sejak 2014 ini buka setiap Sabtu dan Minggu. Beragam barang yang diperjualbelikan, di antaranya “sandal nabi”, parfum, makanan ringan, kue, madu, dan pakaian.

Di koin dinar dan dirham tertera tulisan ‘Amir Zaim Saidi’, ukiran kaligrafi Arab, dan tulisan ‘Amirat Nusantara’.  Amirat itu pimpinan. Pimpinan dari lapak, pimpinan dari Pasar Muamalah. Tambahan ‘Amir’ di tulisan ‘Amir Zaim Saidi’ menandakan Zaim Saidi pemimpin sekaligus  penanggung jawab Pasar Muamalah.

Kronologi 

28 Januari 2021

Keberadaan Pasar Muamalah di Jalan Raya Tanah Baru, Beji, Depok, ramai diperbincangkan di media sosial. Pasar ini tidak menerima transaksi menggunakan mata uang rupiah, tetapi menggunakan koin dinar dan dirham. Polri memulai penyelidikan dan mendapatkan temuan awal Pasar Muamalah tidak memiliki  izin operasional secara resmi dari pemerintah.

29 Januari 2021

Seorang pedagang di Pasar Muamalah, Anto, mengatakan pasar tidak membatasi transaksi hanya menggunakan dinar dan dirham. Pembeli masih bisa menggunakan mata uang rupiah. Transaksi secara barter juga diperbolehkan bagi pembeli yang tidak memiliki uang.

2 Februari 2021

Belakangan Pasar Muamalah yang viral di media sosial. Pada 2 Februari Bareskrim Polri menangkap Zaim Saidi dengan sangkaan melanggar Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana dan Pasal 33 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Zaim Saidi ditetapkan sebagai tersangka karena berperan sebagai inisiator dan penyedia lapak Pasar Muamalah. Dia juga menjadi pengelola dan wakala induk tempat penukaran mata uang rupiah ke dinar atau dirham.

Pro dan Kontra

Dasar Konstitusi

Pasal 23 B UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang menyebutkan rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI.

Undang-Undang Mata Uang

UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang UU Mata Uang. Bank Indonesia gencar melakukan edukasi, sosialisasi, hingga penindakan bersama Polri terhadap pelanggar. Pelanggaran yang disasar, terutama terkait dengan penggunaan mata uang bukan rupiah di wilayah Indonesia.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono:

Sanksi bagi pihak yang tidak menggunakan rupiah. Bab X Pasal 33 poin 1a UU Mata Uang menyatakan setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam bertransaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dapat dikenakan pidana.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin:

Tujuannya mungkin untuk menegakkan pasar syariah, tetapi kan ada mekanisme dalam sistem kenegaraan kita. Sehingga, ketika ada suatu (praktik ekonomi) di luar itu, tentu akan merusak ekosistem ekonomi dan keuangan nasional kita.

Ketua LP3ES Didik J Rachbini:

Mereka bukan melakukan pidana, apalagi menghancurkan negara. Tidak ada salahnya barter. Polisi jangan main tangkap. Tanyakan dulu pada ahli ekonomi atau ulama lainnya. Ini biasa saja, kalau perlu jadikan sebagai bagian dari sistem perdagangan Indonesia.

Ketua PBNU KH Marsudi Syuhud:

Polisi agar berhati-hati dan membuat ekonomi yang didorong pemerintah terhambat atas penangkapan pemimpin Pasar Muamalah Depok. Kepolisian harus menjelaskan pelanggaran yang dilakukan Zaim Saidi. Pada dasarnya kegiatan ekonomi syariah didukung pemerintah dan juga ada peraturannya. Jangan digebyah uyah (generalisasi) bahwa kegiatan muamalah melanggar hukum. Polisi harus menjelaskan hal ini.

Ahmad Juwaini, Mantan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah:

Saya kenal Zaim Saidi sudah lama. Dia seorang yang sangat gigih memperjuangkan dinar dan dirham. Ketika dinar dan dirham belum marak di Indonesia, dia sudah memulainya sejak lima tahun sebelumnya.

Jeje Zaenudin, Waketum PP Persatuan Islam:

Kalau (penangkapan Zaim Saidi) murni penegakkan hukum, harus ditangkapi juga kasus-kasus transaksi di dalam negeri yang nyata-nyata menggunakan mata uang negara asing seperti dolar Amerika Serikat atau yuan China.

Irfan Syauqi Beik, dosen Ekonomi Syariah IPB:

Penggunaan dinar dan dirham dalam praktik barter masih diperbolehkan di Indonesia. Praktik yang melanggar adalah menggunakan dinar sebagai mata uang, sementara barter berbeda.

Ady Amar, aktivis ’98:

Zaim Saidi memang bukan Permadi Arya, yang meski melecehkan agama dan berujar rasisme, tetap mendapat perlakuan istimewa. Diperiksa hanya sebagai saksi, tidak ditahan. Melenggang bebas.

Satu pemikiran pada “Kontroversi Pasar Muamalah Depok”

Tinggalkan komentar