3 Konsekuensi Setelah KKB Jadi Teroris

Pemerintah resmi menyebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagaiĀ  teroris. Pengumuman label teroris bagi gerombolan bersenjata di Papua itu disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD.

Direktur The Indonesia Intelligence Institute Ridlwan Habib menilai ada tiga konsekuensi setelah KKB dinyatakan sebagai organisasi teroris. “Pertama ,ujung tombak penanganan adalah Polri dalam hal ini Densus 88, dan para pelaku dihukum menggunakan UU Nomor 5 Tahun 2018, ” ujar Ridlwan di Jakarta, Jumat (23/4).

Dalam operasi penegakan hukum terhadap terorisme, Polri bisa meminta bantuan TNI, bahkan pasukan khusus TNI. “Namun perlu segera ada Perpres TNI untuk mengatasi terorisme sebagai payung hukum dan bisa segera ditandatangani oleh Presiden Jokowi, ” ujarnya.

Konsekuensi kedua adalah penyebutan secara spesifik kelompok teroris di Papua berdasarkan pimpinan mereka. “Jangan sampai salah menyebut sebagai kelompok teroris Papua karena akan membuat marah warga Papua lain yang tidak mendukung kelompok itu. Sebut saja nama kelompoknya misalnya kelompok teroris Lekagak Telenggen, kelompok teroris Goliat Tabuni, kelompok teroris Kely Kwalik, dan seterusnya, ” ujar alumnus S2 Intelijen Universitas Indonesia tersebut.

Ridlwan menambahkan, konsekuensi ketiga adalah Densus 88 bisa menangkap siapa saja yang setuju atau mendukung aksi-aksi bersenjata di Papua. Termasuk mereka yang mendukung di medsos. “Misalnya Veronica Koman, selama ini mendukung KKB di Twitter, bisa ditangkap atas dugaan terorisme sesuai UU Nomor 5 Tahun 2018,” jelasnya. Penangkapan itu juga bisa dilakukan terhadap aktivis aktivis pro KKB yang berada di kota-kota di luar Papua. “Misalnya di Yogya, di Surabaya, kalau ada indikasi kelompok itu mendukung KKB sekarang bisa dihukum dengan UU terorisme.”

Dengan demikian perlu dipikirkan masifnya penangkapan, termasuk kapasitas penjara yang digunakan nanti. “Pergantian istilah menimbulkan konsekuensi serius yang harus disiapkan pemerintah,” kata Ridlwan. [A1]

Tinggalkan komentar